Guru: Dilema Keikhlasan dan Penindasan

Nasib Guru

Nasib Guru

Persoalan pendidikan senantiasa hangat bagi kalangan Pendidik, namun tidak bagi kalangan awam. Masyarakat kita memang hidup di bawah langit media. Apa yang dikatakan Media, itulah yang menjadi perhatiannya. Lihatlah Soal Kasus Century, Kasus Prita, dan seabrek persoalan Hukum dan yang semisal. Nah, nasib Guru yang notabene wilayah Pendidikan, nasibnya ndak jelas ujungnya….

Tulisan berikut dari rekan guru SMP Batik Solo, menyoal nasib guru yang tidak kunjung mendapat perhatian bak besarnya perhatian pada profesi lain bila sedang didholimi…

Guru korban pungli, siapa peduli?

Lemahnya posisi tawar guru dalam memperjuangkan hak-hak profesi tampaknya bukan hanya isapan jempol. Penghentian penyidikan kasus dugaan pungli sertifikasi guru di Sukoharjo sangatlah melukai hati guru.

Pihak-pihak terkait fungsi pengawasan termasuk Inspektorat menyatakan tidak terjadi pungli pada guru tersertifikasi (SOLOPOS, 20/10) menambah suram permasalahan.

Penghentian penyidikan tersebut seakan menjadi bukti bahwa marginalisasi advokasi profesi guru sudah sangat parah. Lemahnya tenaga pendidik ini sebenarnya telah tercium semenjak kasus pungutan sertifikasi mulai merebak, beberapa waktu silam. Berlarut-larutnya penyidikan dengan sad ending menjadi bukti bahwa profesi guru masih belum memiliki bargaining kuat.

Guru perlu belajar banyak dari penyimpangan pada profesi lain yang dengan serta-merta mendapatkan perhatian advokasi publik sedemikian besar.

Ironisnya, ketika guru melakukan penyimpangan maka seluruh elemen masyarakat dengan serta-merta menuding ketidakbecusan guru. Namun ketika guru dizalimi oleh beragam kebijakan, publik diam seribu bahasa.

Permasalahan guru dianggap tidak berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan bahkan naifnya permasalahan guru dianggap tidak memiliki dampak politis yang kuat. Guru selayaknya iri terhadap buruh. Ketika nilai upah tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, seluruh elemen masyarakat akan melakukan pembelaan.

Mengapa guru rentan menjadi korban pungli? Sanksi sosial maupun hukum selama ini tampaknya belum memberikan efek jera bagi pelaku pungli di kalangan guru bahkan pola pungutannya semakin menjadi-jadi dan terang-terangan. Dugaan pungli guru di Kabupaten Sragen, akhir-akhir ini, menjadi bukti sahih masih suburnya pungli terhadap kaum Oemar Bakri ini.

Pada umumnya, permasalahan penghasilan bagi guru tanpa disadari berada lebih pada mainstream pengabdian dan mengesampingkan penghargaan profesi. Pencitraan ini sangatlah kentara yakni guru adalah sebuah profesi penuh kebersahajaan. Konsekuensinya, tidak patut guru menuntut standar penghasilan tinggi. Dengan pandangan ini, penghasilan sebesar apapun akan diterima. Suka atau tidak suka, pencitraan inilah yang terbangun lama hingga memunculkan beragam interpretasi. Ditelaah lebih mendalam, penghasilan guru sampai saat ini belum ada standardisasi jelas. Jika penghasilan buruh diukur berdasarkan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), standar ini tidak ditemukan pada guru. Guru sangat permisif dengan keadaan ini hingga muncullah tingkatan guru tidak tetap (GTT) hingga kini penghasilannya tidak jelas dan mengandalkan simpati serta janji manis diangkat menjadi PNS untuk jangka waktu yang tidak jelas juga.

Kondisi inilah yang memaksa guru untuk senantiasa menjalankan laku Nrima ing pandum. Dikarenakan guru abai dengan permasalahan kesejahteraan, dengan serta-merta pemotongan gaji dilakukan dengan beragam bentuk. Mentalitas yang korup dihadapkan dengan kerelaan mendapatkan penghasilan yang tidak ada kejelasan standar, bak tumbu memperoleh tutup.

Pembiaran

Parahnya pembiaran mentalitas ini sudah dilakukan sangat lama dan terkesan sulit terendus. Faktor lain yang mempengaruhi pada umumnya berkaitan dengan ketidakberimbangan penyimpangan pungutan dengan apa yang diperoleh nantinya. Tunjangan sertifikasi yang diterima bagi guru saat ini tidak ubahnya menjadikan guru salah tingkah. Apalah arti dipungut Rp 50.000, toh nanti tunjangan yang akan diterima Rp 2 juta merupakan anggapan keliru. Pandangan ini sudah berlangsung sangatlah lama dan menyuburkan rekening pemungut pungli. Di satu sisi, pelaku bebas menjalankan aksi sementara guru melakukan pembiaran.

Pungli di dunia pendidikan merupakan buah lemahnya fungsi kontrol profesi guru. Lemahnya kontrol sosial ini bukanlah terjadi tanpa sebab berarti. Stratifikasi guru merupakan biang keladi mengapa profesi ini tidak memiliki kontrol sosial. Tanpa disadari, guru di Indonesia selama ini telah terjebak dalam kastanisasi tenaga pendidik yang tidak diketahui hingga kapan pelapisan profesi terus terjadi. Dikotomi guru PNS dan guru non-PNS tidak ubahnya sebuah pola untuk memecah-belah persatuan guru dan menjelma menjadi pelapisan profesi dengan sekat- sekat kokoh. Beragamnya status guru merupakan biang utama mengapa soliditas profesi guru hingga saat ini belum terwujud.

Parahnya, kastanisasi profesi guru pada akhirnya memunculkan sikap apatis terhadap kelompok guru lain manakala muncul masalah. Guru non-PNS abai terhadap masalah guru PNS, demikian pula sebaliknya.

Sikap apatis mengemuka manakala salah satu kelompok guru mendapatkan tunjangan. Mekanisme ini secara tidak langsung akan berkembang dan menurunkan sensitivitas pemenuhan hak guru. Apatisme di kalangan guru inilah yang menyulitkan manakala pemotongan hak guru terjadi.

Kebijakan pendidikan tidak jarang menjelma menjadi kanibalisasi guru. Fenomena sertifikasi guru misalnya, beban mengajar guru profesional sebanyak 24 jam/pekan menjadi ancaman bagi GTT di suatu sekolah. Muara akhir pemenuhan jam mengajar ini ialah berkurangnya penghasilan GTT yang pola penggajiannya dihitung berdasarkan jam mengajar sepekan.

Murdiyanto yang mengungkap pungli sertifikasi, beberapa waktu lalu, ibarat sebuah martir yang pada akhirnya dipersalahkan beberapa pihak. Sangatlah ironis, akibat memperjuangkan hak asasi profesi, Murdiyanto harus membayar mahal, berhadapan dengan kekuasaan dan terancam kariernya sebagai abdi negara.

Tidak adanya keberpihakan organisasi profesi guru semakin menambah buram nasib guru. Pelaporan dugaan pungli sertifikasi di Kabupaten Sukoharjo oleh Lira, menohok peran PGRI.

Membangun soliditas guru merupakan kunci pemberdayaan profesi guru seutuhnya. Dengan langkah ini maka stratifikasi guru harus dihilangkan. Kastanisasi guru selayaknya ditumpas ke akar-akarnya. Manakala ada guru mengalami permasalahan menyangkut profesi, seluruh guru wajib memberi dukungan moril dan materiil. Superioritas guru PNS dibandingkan GTT harus diakhiri mengingat masing-masing guru memiliki kesamaan peran dalam pencerdasan anak bangsa.

Langkah lanjutannya, beri advokasi guru seutuhnya. Pemotongan tunjangan dapat di minimalisasi manakala guru melek hukum. Lembaga advokasi profesi selayaknya bergerak lebih cepat dalam mengawal kasus yang menimpa anggota agar tidak dipetieskan.

Guru tidak ubahnya orangtua bagi pencerdasan anak bangsa. Apabila perampasan hak guru terus terjadi, azab apakah yang akan diterima negeri tercinta?

– Oleh : Mukhlis Mustofa SPd MPd, Guru SMP Batik Solo
– Solopos, edisi Sabtu 30 Oktober 2010:
– Opini di edisi cetak Solo Pos.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: